Artikel

  • Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional, dalam Teori dan Praktek

  • Oleh: Tri Legono Yanuarachmadi (Sekertaris Jenderal Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

    Pasal 59 ayat (1) UU 30/99 mengatur bahwa lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase (harus) diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri (PN) dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan. Jika kita tengok definisi “PN” pada Pasal 1 angka 4 UU 30/99, maka putusan tersebut (harus) didaftarkan pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon, dan jika kita tengok pula ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 14 Tahun 2016 maka pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah diselenggarakan oleh Pengadilan Agama (PA) – sehingga dalam konteks Arbitrase Syariah setiap kata “PN” dalam UU 30/99 harus dibaca “PA”, termasuk dalam urusan pendaftaran Putusan Arbitrase Syariah. Pendaftaran Putusan Arbitrase merupakan tahap yang sangat penting dalam acara Arbitrase karena jika tidak didaftarkan hingga lewat batas waktunya maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan (Pasal 59 ayat (4) UU 30/99).
    Melalui tulisan ini, Penulis akan menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan pendaftaran Putusan Arbitrase dalam teori dan praktek berdasarkan pengalaman Penulis.

    1.    Urgensi Pendaftaran Putusan Arbitrase.
        Pernah dalam suatu perkara Arbitrase di Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI), Para Pihak langsung melaksanakan putusan meskipun mereka belum menerima salinannya. Kemudian Para Pihak bertanya kepada Penulis, selaku Sekretaris Arbitrase (Sekretaris) perkara tersebut, apakah Putusan Arbitrase masih perlu didaftarkan? Penulis tergelitik juga dengan pertanyaan itu, untuk apalagi didaftarkan. Saat itu Penulis berkeyakinan bahwa pendaftaran Putusan Arbitrase dilakukan just in case Termohon tidak mau melaksanakan putusan, dan dengan demikian dalam hal Para Pihak sudah melaksanakannya maka putusan tersebut kehilangan urgensinya untuk didaftarkan. Penulis, selaku kuasa dari Arbiter, tetap mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut di PN karena Undang-Undang mengharuskan, dan ada baiknya juga just in case terjadi sesuatu yang tidak diduga.
        Ms. Karen Mills – semoga beliau dalam keadaan sehat serta selalu dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa – dalam suatu kesempatan pernah memberikan penjelasan kepada Penulis bahwa tidak dilakukannya pendaftaran bukan berarti Putusan Arbitrase menjadi batal atau terhapus, hanya Negara tidak dapat diminta bantuan untuk memaksakan pelaksanaannya, dan Termohon dengan itikad baik – jika masih memiliki itikad baik – tetap dapat memenuhi kewajibannya atas dasar sukarela kepada Pemohon sesuai Putusan Arbitrase. Pada kesempatan lain Bapak Fred Tumbuan – semoga beliau dalam keadaan sehat serta selalu dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa – pernah menjelaskan kepada Penulis bahwa pendaftaran tersebut sangat dibutuhkan oleh Putusan Arbitrase karena hanya Negara yang dapat merampas asset seseorang. Eksekusi Putusan Arbitrase tidak lain merupakan perampasan terhadap asset Termohon untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon berdasarkan Putusan Arbitrase. Tindakan tersebut tidak dapat dan tidak boleh dilakukan oleh yang bukan Negara. Penjelasan kedua ahli hukum tersebut sangat membantu Penulis dalam memahami alasan pendaftaran Putusan Arbitrase.  

    2.    Domisili Hukum Termohon.
        Pendaftaran Putusan Arbitrase dilakukan pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon (Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 4 UU 30/99. Mengapa UU memilihnya di tempat tinggal Termohon? Penulis sekedar menduga bahwa ketentuan itu dibuat berlandaskan pada asumsi – atau mungkin juga sudah menjadi persepsi umum – bahwa dengan tingkat probabilitas yang sangat tinggi Putusan Arbitrase hampir dipastikan akan memuat amar yang menghukum Termohon melaksanakan sesuatu kepada Pemohon, sehingga akan lebih mudah jika dieksekusi oleh PN di mana Termohon bertempat tinggal – padahal belum tentu tuntutan dikabulkan, dan belum tentu juga asset yang akan dieksekusi sama dengan tempat tinggal Termohon.
        Dalam beberapa kasus, tidak mudah untuk memastikan di mana Termohon bertempat tinggal karena ia tidak bertempat tinggal pada alamat yang tertera dalam KTP sebab memiliki beberapa rumah. Seandainya pun selama proses Arbitrase dapat dipastikan di mana tempat tinggal yang paling sering ditempati Termohon, namun untuk keperluan pendaftaran akan tetap menghadapi persoalan ke manakah putusan akan didaftarkan, apakah pada wilayah hukum sesuai alamat KTP, ataukah pada alamat yang sering ditempati, ataukah pada alamat korespondensi yang dipakai selama persidangan? Apakah Termohon boleh memilih domisili hukumnya, misalnya dalam surat kuasa mencantumkan pernyataan bahwa Termohon memilih domisili pada alamat kantor Kuasa Hukumnya – apakah dengan begitu pendaftaran dilakukan pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Kuasa Hukum Termohon?
        Penulis pernah menghadapi persoalan lain dalam kasus Permohonan Rekonvensi, yaitu ketika Arbiter memutuskan menolak Permohonan Arbitrase dan justru mengabulkan Permohonan Rekonvensi. Dalam kasus Permohonan Rekonvensi, terdapat 2 pihak yang sama-sama berkedudukan sebagai Termohon, yakni Termohon Konvensi (Pemohon Rekonvensi) yang kebetulan tinggal di wilayah hukum PN X, dan Termohon Rekonvensi (Pemohon Konvensi) yang kebetulan tinggal di wilayah hukum PN Y. Kepada PN yang manakah putusan tersebut harus didaftarkan? Penulis akhirnya mendaftarkan putusan tersebut pada PN Y di mana Pemohon Konvensi (Termohon Rekonvensi) berdomisili, dan diterima pendaftaran tersebut oleh Panitera PN Y.
        Penulis pernah menghadapi persoalan lain lagi dalam kasus Permohonan Arbitrase yang diajukan Pemohon terhadap Para Termohon (Termohon I dan Termohon II). Arbiter mengabulkan tuntutan Pemohon dengan menghukum Para Termohon membayar ganti kerugian dalam jumlah masing-masing yang ditentukan Arbiter – tidak tanggung renteng. Kepada PN yang manakah putusan tersebut harus didaftarkan, karena Termohon I dan Termohon II berbeda wilayah hukumnya? Bagaimana jika,

    • Arbiter menghukum Para Termohon secara tanggung renteng, apakah putusannya tetap harus didaftarkan pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon I? atau bolehkah di Termohon II?
    • seandainya Arbiter hanya mengabulkan tuntutan Pemohon terhadap Termohon II, apakah putusannya tetap harus didaftarkan pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon I? atau bolehkah di Termohon II?

        Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sebaiknya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma atau Surat Edaran MA (SEMA) untuk menjadi pegangan bagi Para Pihak, Arbiter maupun Panitera dalam pendaftaran Putusan Arbitrase.

    3.     Timing Pendaftaran Putusan Arbitrase.
        Pasal 59 ayat (1) UU 30/99 menyebutkan bahwa, ”dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri”.
        Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) tersebut, Arbiter memiliki waktu maksimal 30 hari terhitung sejak Putusan Arbitrase dibacakan. Penulis berharap tidak ada kekeliruan pada diri Arbiter, Para Pihak ataupun Panitera dalam membedakan maksud kata “sejak” dengan kata “setelah”. Kelihatannya sepele hanya berselisih 1 hari, tetapi konsekuensi hukumnya sangat serius jika pendaftaran putusan ternyata telah melewati batas waktu. Kita juga perlu memperhatikan bahwa perhitungan waktu dalam UU 30/99 adalah didasarkan pada hari kalender bukan hari kerja, sehingga jangan sampai ingatan kita bercampur dengan tata cara perhitungan lainnya yang didasarkan pada hari kerja. Penulis perlu mengingatkan hal ini, karena secara kebetulan beberapa Perma yang Penulis pelajari ternyata menetapkan/ menghitung suatu jangka waktu berdasarkan hari kerja, sehingga Penulis khawatir lama-lama PN akan menghitung semua jangka waktu berdasarkan hari kerja karena mengira demikian. Kekhawatiran itu cukup beralasan karena Penulis pernah mengalami suatu kasus Panitera menerima pendaftaran permohonan pembatalan Putusan Arbitrase padahal telah melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 71 UU 30/99, dan selanjutnya Hakim juga menolak eksepsi daluwarsa karena mengira bahwa perhitungan jangka waktu dalam Pasal 71 tersebut didasarkan pada hari kerja.
        Dengan waktu 30 hari tersebut, Arbiter/ Sekretaris perlu merencanakan kapan waktu yang pas untuk mulai mendaftarkan Putusan Arbitrase. Ketentuan lain dalam UU 30/99 yang perlu diperhatikan adalah adanya hak Para Pihak untuk mendapatkan salinan Putusan Arbitrase dan hak Para Pihak untuk mengajukan permohonan koreksi putusan. Untuk menghindari keragu-raguan, sebaiknya penyampaian salinan putusan kepada Para Pihak dilakukan dalam bentuk hardcopy dengan penyerahan langsung (by hand) atau melalui kurir atau pos tercatat daripada dalam bentuk softcopy melalui e-mail agar tanggal serah-terimanya menjadi lebih jelas.
        Berikut ini ilustrasi perhitungan waktu efektif yang dimiliki oleh Arbiter untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase:

    • Arbiter memiliki waktu 30 hari untuk mendaftarkan putusan;
    • jangka waktu tersebut akan terpotong kira-kira 3 sampai 7 hari untuk penyampaian salinan putusan kepada Para Pihak (jangka waktu tidak diatur dalam UU 30/99, tetapi perlu dilihat peraturan & acara Arbitrasenya);
    • dan akan terpotong lagi 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak mengajukan permohonan koreksi (Pasal 58 UU 30/99);
    • dan (jika ada koreksi) maka akan terpotong lagi lebih kurang 1 minggu untuk memeriksa permohonan koreksi dan memutuskan apakah akan dilakukan koreksi ataukah tidak (jangka waktu tidak diatur dalam UU 30/99, tetapi perlu dilihat peraturan & acara Arbitrasenya);
    • sehingga pada akhirnya, Arbiter hanya memiliki sisa waktu beberapa hari saja untuk mendaftarkan putusan, padahal sisa waktu tersebut masih harus pula diperhitungkan dengan konsumsi waktu yang dibutuhkan oleh Panitera untuk membuat akta pendaftaran (biasanya antara 1 sampai 3 hari).

        Berdasarkan ilustrasi di atas, Arbiter akan memiliki sisa waktu yang lebih banyak untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase seandainya salinan putusan dapat secepatnya disampaikan kepada Para Pihak, dan apabila putusan dibuat dengan jelas dan cermat sehingga tidak perlu ada koreksi.

    4.    Dokumen Pendukung Pendaftaran Putusan Arbitrase.
        Pasal 59 ayat (3) UU 30/99 menyebutkan bahwa, ”Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai Arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri”.
        Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) tersebut, dan dengan melihat pula ayat (1), maka pada saat mendaftarkan Putusan Arbitrase, Arbiter atau kuasanya harus membawa dokumen-dokumen sebagai berikut:

    • dokumen pertama adalah Putusan Arbitrase, boleh yang versi asli ataupun versi salinan otentiknya – staf BAPMI/ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) selalu membawa kedua-duanya sebagaimana acara pencocokan bukti agar Panitera dapat melihat bahwa versi salinan sama dengan yang versi asli, dan kemudian versi salinan menjadi pertinggal untuk arsip PN;
    • dokumen kedua adalah dokumen pengangkatan Arbiter, boleh yang versi asli ataupun versi salinan otentiknya – dalam konteks BAPMI/ BAKTI sebagai Lembaga Arbitrase, maka yang dibawa oleh staf BAPMI/ BAKTI adalah fotokopi surat pengangkatan Arbiter yang bersangkutan sebagai Arbiter (listed Arbitrator) BAPMI/ BAKTI dan fotokopi korespondensi di antara Para Pihak, Sekretariat dan Arbiter berkenaan dengan penunjukan Arbiter perkara;
    • dokumen ketiga, sudah barang tentu adalah surat kuasa asli yang berisikan pemberian kuasa khusus oleh Arbiter kepada orang yang mengajukan pendaftaran putusan, disertai dengan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa.

        Selain dokumen-dokumen tersebut di atas, biasanya staf BAPMI/ BAKTI juga menyiapkan fotokopi dokumen hukum BAPMI/ BAKTI (akta pendirian, surat pengesahan sebagai badan hukum, domisili kantor, NPWP badan, akta PKR dan SK susunan Pengurus) dan fotokopi kartu nama/ ID pegawai. Dokumen-dokumen tambahan tersebut dapat tetap dipegang oleh Panitera sebagai arsip PN jika sebelumnya Panitera belum pernah memperolehnya.  
        Penulis melihat sudah mulai banyak berdiri Lembaga Arbitrase di Indonesia dengan beragam bentuk hukumnya, ada yang berbadan hukum dan ada juga yang tidak berbadan hukum. Oleh karena itu dalam konteks pendaftaran Putusan Arbitrase yang merupakan produk dari Lembaga Arbitrase, maka sangat penting bagi Panitera untuk meminta Arbiter atau kuasanya memperlihatkan bukti-bukti dokumen hukum Lembaga Arbitrasenya, meskipun Panitera maupun PN tidak memiliki kapasitas untuk menolak suatu pendaftaran putusan karena alasan Lembaga Arbitrase yang bersangkutan tidak memiliki dokumen hukum yang jelas, alias institusi tidak jelas. Jika perlu Panitera dapat menyimpan fotokopi dokumen-dokumen tersebut sebagai arsip PN.

    5.    Pendaftar Putusan Arbitrase.
        Pasal 59 ayat (1) UU 30/99 menyebutkan bahwa, ”dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri”.
        Hal yang paling penting diingat dalam pendaftaran Putusan Arbitrase adalah bahwa pendaftaran tersebut merupakan tugas Arbiter, dan dalam hal ini Arbiter boleh menguasakannya kepada pihak lain. Dalam praktek di BAPMI dan BAKTI, Ketua Majelis Arbitrase/ Arbiter Tunggal memberikan kuasa khusus kepada Sekretaris untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan “Pihak lain” dalam praktek Arbitrase di BAPMI dan BAKTI adalah Sekretaris. Ketentuan ini perlu diperhatikan terutama oleh Lembaga Arbitrase, jangan sampai pendaftaran Putusan Arbitrase dilakukan oleh Ketua Lembaga Arbitrase, atau Ketua tersebut mendisposisikan kepada Sekretaris atau pegawai kesekretariatan, karena mengira hal itu merupakan tugas Dewan Pengurus secara ex-officio. Apabila pendaftaran dilakukan bukan oleh Arbiter atau kuasanya, maka sudah semestinya pendaftaran tersebut batal demi hukum.
        Pengalaman unik terjadi pada BAKTI dalam suatu perkara di luar Pulau Jawa – pada saat itu BAKTI masih membebaskan biaya terhadap perkara-perkara kecil. Untuk menghemat biaya, maka setelah Putusan Arbitrase dibacakan, dan setelah Para Pihak menerima salinan putusan, dan setelah dipastikan tidak ada permohonan koreksi terhadap putusan, Arbiter memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mendaftarkan sendiri putusan karena Arbiter maupun Sekretaris sudah kembali ke Jakarta. Tetapi contoh kasus di BAKTI tersebut tidak perlu menjadi preseden meskipun Pasal 59 ayat (1) UU 30/99 tidak membatasi kepada siapa Arbiter dapat memberikan kuasa untuk mendaftarkan putusan.
        Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya MA mengeluarkan SEMA mengenai kepada siapa Arbiter dapat memberikan kuasa untuk melakukan pendaftaran putusan agar dapat menjadi pegangan bagi Arbiter maupun Panitera, karena jika tidak maka siapapun bisa ditunjuk oleh Arbiter untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase.

    6.    Bentuk Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase.
        Pasal 59 ayat (2) UU 30/99 menyebutkan bahwa, “penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran”.
        Dalam prakteknya, pada beberapa PN yang sering menjadi tempat BAPMI dan BAKTI mendaftarkan Putusan Arbitrase, ada 4 tipe akta pendaftaran:

    • tipe pertama    Panitera memberikan tanda pencatatan (biasanya dalam bentuk format stempel) pada ruang kosong di bawah tandatangan Arbiter, dan pada stempel tersebut dibubuhkan tandatangan Panitera dan orang yang menyerahkan putusan;
    • tipe kedua    Panitera membuat suatu akta tersendiri yang berisikan semacam berita acara pendaftaran yang ditandatangani oleh Panitera dan orang yang menyerahkan putusan;
    • tipe ketiga    Panitera membuat akta seperti tipe kedua, dan dibuatkan juga tanda pencatatan seperti tipe pertama namun pada halaman kosong di balik halaman tandatangan Arbiter;
    • tipe keempat    Panitera membuat akta seperti tipe kedua, dan dibuatkan juga tanda pencatatan seperti tipe pertama namun lembar tersendiri (bukan pada halaman putusan).

        Apabila kita membanding tipe-tipe pencatatan tersebut, maka tipe pertama adalah pencatatan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 30/99, sedangkan tipe-tipe lainnya salah. Pasal 59 ayat (2) tersebut sudah jelas menyebutkan bahwa catatan pendaftaran pada bagian akhir putusan dan ditandatangani oleh Panitera bersama orang yang menyerahkan putusan adalah merupakan akta pendaftaran, atau dengan kata lain yang dimaksud dengan “akta pendaftaran” adalah catatan pendaftaran pada bagian akhir putusan dan ditandatangani oleh Panitera bersama orang yang menyerahkan putusan. Penulis merasa beruntung bahwa Para Pihak tidak pernah mempermasalahkan tipe-tipe akta pendaftaran yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, atau mungkin Para Pihak tidak memahaminya. Penulis sebenarnya baru menyadari bahwa tipe kedua, tipe ketiga dan tipe keempat tidak ada akomodasinya dalam Pasal 59 ayat (2) UU 30/99 saat Penulis membuat tulisan ini, dan nampaknya setelah ini pun Penulis tidak akan berpesan kepada staf BAPMI/ BAKTI/ BANI (berbadan hukum) yang dikuasakan mendaftarkan putusan untuk mempersoalkannya kepada Panitera – atas alasan pragmatis – karena khawatir ada efek kepada “keamanan” keabsahan pendaftaran putusan-putusan sebelumnya.  
        Penulis tidak memiliki informasi apakah akta pendaftaran dalam bentuk akta tersendiri yang terpisah dari halaman Putusan Arbitrase dilakukan oleh Panitera berdasarkan suatu SEMA atau Perma, ataukah karena ketidaktahuan, ataukah karena ada keraguan mengenai kekuatan bukti pendaftaran jika hanya berupa cap di bagian akhir Putusan Arbitrase, ataukah hanya sekedar praktek yang sudah lama berjalan jauh sebelum UU 30/99 diundangkan. Apapun alasan atau sebab yang melatarbelakanginya, sebaiknya MA mengeluarkan SEMA bahwa bentuk pendaftaran Putusan Arbitrase harus sesuai dengan yang dimaksudkan Pasal 59 ayat (2) UU 30/99 supaya ada keseragaman antara satu PN dengan PN yang lain dan menghindari pekerjaan klerikal yang tidak perlu.
        Demikian hal-hal yang berkenaan dengan persoalan pendaftaran Putusan Arbitrase (nasional), semoga bermanfaat. Mungkin banyak yang luput dari pengamatan Penulis sehingga tulisan ini banyak mengandung kelemahan, termasuk juga apabila ada kekeliruan Penulis dalam mencerna pendapat para ahli hukum yang Penulis kutip dalam tulisan ini – yang mungkin maksud ahli tidak demikian – untuk itu Penulis mohon maaf atas keterbatasan sebagai manusia biasa. Rightly or wrongly, Penulis berpendapat bahwa sebaiknya MA mengeluarkan SEMA atau Perma supaya persoalan-persoalan teknis pendaftaran Putusan Arbitrase sebagaimana yang Penulis utarakan dalam tulisan ini dapat teratasi dengan baik.

    7.     Biaya Pendaftaran Putusan Arbitrase.
        Sepengetahuan Penulis, MA maupun PN belum pernah mengeluarkan peraturan mengenai biaya pendaftaran Putusan Arbitrase. Sudah saatnya MA mengeluarkan Perma berkenaan dengan pengenaan biaya atas pendaftaran Putusan Arbitrase, tidak perlu masing-masing Ketua PN menetapkan sendiri besaran biayanya karena Arbitrase di mana saja adalah sama yaitu dipandang sebagai forum elit yang dilakukan oleh Para Pihak yang juga dianggap elit  – walau pandangan itu belum tentu benar 100%. Para Pihak maupun Lembaga Arbitrase mungkin tidak berkeberatan apabila PN mengenakan biaya pendaftaran Putusan Arbitrase yang jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya-biaya perkara perdata di PN, misalnya Rp. 1 juta atau Rp. 2 juta.

    Demikian hal-hal yang berkenaan dengan persoalan pendaftaran Putusan Arbitrase (nasional), semoga bermanfaat. Mungkin banyak yang luput dari pengamatan Penulis sehingga tulisan ini banyak mengandung kelemahan, termasuk juga apabila ada kekeliruan Penulis dalam mencerna pendapat para ahli hukum yang Penulis kutip dalam tulisan ini – yang mungkin maksud ahli tidak demikian – untuk itu Penulis mohon maaf atas keterbatasan sebagai manusia biasa. Rightly or wrongly, Penulis berpendapat bahwa sebaiknya MA mengeluarkan SEMA atau Perma supaya persoalan-persoalan teknis pendaftaran Putusan Arbitrase sebagaimana yang Penulis utarakan dalam tulisan ini dapat teratasi dengan baik.


    Jakarta, 24 Maret 2017


  • Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan, Beberapa Catatan terhadap Perma 2/2015

  • Oleh: Tri Legono Yanuarachmadi (Sekertaris Jenderal Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

    Mahkamah Agung (“MA”) terus melakukan reformasi penyelenggaraan Pengadilan, antara lain dengan menerbitkan Peraturan MA (“Perma”) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 (“Perma 2/2015”). Selain itu, khusus untuk perkara ekonomi syariah yang sederhana, berlaku juga sebagian dari Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016 (“Perma 14/2016”). Berikut ini beberapa catatan Penulis terhadap Perma 2/2015 dan sebagian Perma 14/2016 yang berkenaan dengan penyelesaian Gugatan Sederhana.
    1.     Gugatan Kecil Tidak Selalu Berarti Gugatan Sederhana:
        Perma 2/2015 menyebutkan bahwa Gugatan Sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materil maksimal Rp. 200 juta (Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 3 ayat (1) Perma 2/2015), tetapi sengketa yang memiliki pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah dikecualikan dari ketentuan tersebut (Pasal 3 ayat (2) Perma 2/2015). Kriteria Gugatan Sederhana dalam Perma 2/2015 dapat menimbulkan prasangka bahwa perkara yang tidak lebih dari Rp. 200 juta sudah pasti perkara sederhana. Prasangka tersebut dapat menjadi “jebakan batman” bagi siapapun ketika menilai kesederhanaan/ kerumitan dari suatu perkara karena perkara dengan nilai gugatan kecil boleh jadi sama rumitnya dengan gugatan besar, atau mungkin lebih rumit, dan sebaliknya perkara dengan nilai gugatan besar ternyata cukup sederhana.
        Perma 2/2015 membentuk opini di dalam pikiran dan kesadaran Para Pihak yang bersengketa, “ah ini hanya perkara kecil, maka tidak usahlah sampai ada banding, kasasi dan apalagi PK karena bisa-bisa malahan tekor”. Penulis pernah mengikuti Focus Group Discussion/ Working Group Discussion yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai aksesibilitas masyarakat kepada layanan ADR, ternyata memang susah-susah-gampang menentukan berapa nilai sengketa yang dianggap kecil, how big is big and how small is small, namun selalu ada kesamaan pada tataran pembahasannya yaitu, bahwa besaran tersebut dibahas oleh orang-orang terdidik kelas menengah-atas perkotaan. Apakah orang-orang tersebut tidak sedang menentukan berdasarkan perasaan mereka sendiri saja? Penulis merasa bahwa gugatan Rp. 200 juta termasuk dalam kategori small claim, bahkan menurut perasaan Penulis sendiri Rp. 500 juta masih termasuk small claim, tetapi bagaimana menurut orang yang menengah-bawah apalagi dengan tingkat pendidikan yang juga relatif rendah? Bukankah sering kita temui bagaimana Para Pihak menjadikan perjuangan hidup-mati untuk saling berbantah mengenai ganti kerugian yang menurut kita hanyalah uang kecil.
        Apakah uang Rp. 200 juta menurut kita sama kecilnya menurut orang-orang kebanyakan? Penulis yakin bahwa MA memiliki dasar pertimbangan dan referensi sehingga sampai pada angka Rp. 200 juta, tetapi Penulis mencemaskan efek samping yang mungkin ditimbulkan dari implementasi Perma 2/2015 berkenaan dengan kriteria tersebut karena gugatan dengan nilai kecil belum tentu gugatan sederhana dari segi materi atau substansi, dan ukuran kecil menurut MA belum tentu sama dengan ukuran Para Pihak yang bersengketa.        
    2.    Kendala-kendala Teknis Administratif Terlalu Menjadi Fokus Perma 2/2015:
        Perma 2/2015 juga mengatakan bahwa selain gugatan materilnya tidak lebih dari Rp. 200 juta dan bukan sengketa yang telah memiliki pengadilan khusus atau sengketa hak atas tanah, maka persyaratan berikutnya bagi suatu gugatan untuk dapat dikatakan sebagai Gugatan Sederhana adalah apabila jumlah Para Pihaknya masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) orang (boleh lebih jika memiliki kepentingan yang sama), tempat tinggal Tergugat harus diketahui, dan Para Pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama (Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Perma 2/2015).
        Kriteria tersebut di atas adalah sangat mungkin memunculkan pertanyaan:
    -    mengapa suatu gugatan jika lebih dari 1 (satu) Penggugat/ Tergugat menjadi tidak sederhana?
    -    mengapa suatu gugatan jika Penggugat dan Tergugat berbeda domisili menjadi tidak sederhana?
    -    mengapa suatu gugatan jika alamat Tergugat tidak diketahui menjadi tidak sederhana?
        Pertanyaan-pertanyaan di atas mempertanyakan rasionalitas Perma 2/2015, dan Penulis tidak menemukan jawaban logisnya. Penulis menduga jangan-jangan di dalam Perma 2/2015 sebenarnya masih ada 1 (satu) lagi persyaratan terhadap suatu perkara untuk dapat dikatakan sebagai Gugatan Sederhana, yaitu bahwa perkara tersebut harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari kerja (Pasal 5 ayat (3) Perma 2/2015), sehingga apapun yang bisa memperpanjang proses beracara harus dianggap menambah kerumitan dan harus dihilangkan meskipun itu sekedar persoalan teknis administrasi pemanggilan Para Pihak.
        Bahkan demi target waktu tersebut, Perma 2/2015 memuat ketentuan yang menghilangkan hak Para Pihak untuk mengajukan tuntutan provisionil, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan bahkan banding, kasasi dan PK. Penulis mengenal istilah “small claim” yang diperlakukan secara khusus dalam perkara-perkara Arbitrase, namun perlakuan khusus tersebut hanya sebatas pada pembebasan/ pengurangan biaya dan efisiensi waktu dalam penunjukan Majelis dan sebisa mungkin mengganti pemeriksaan dalam bentuk tatap-muka secara fisik dengan pemeriksaan dokumen atau melalui sarana komunikasi moderen, tetapi tidak sampai mengorbankan hak-hak prinsipil yang dimiliki oleh Para Pihak dalam beracara. Perma 2/2015 telah mengorbankan hak-hak prinsipil Para Pihak hanya karena persoalan teknis administrasi pemanggilan Para Pihak, dan Perma 2/2015 nampaknya bukan lagi sekedar mengisi kekosongan hukum tetapi telah melampaui Undang-Undang itu sendiri.
    3.    Tugas Berlebihan pada Panitera dalam Memeriksa Kelengkapan Gugatan:
        Setelah Penggugat mendaftarkan gugatan, Panitera memeriksa kelengkapan gugatan berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015 (Pasal 7 ayat (1) Perma 2/2015), dan selanjutnya Panitera akan melakukan salah satu tindakan di bawah ini, yaitu:

    • mendaftarkannya pada buku register khusus Gugatan Sederhana, jika gugatan memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015 (Pasal 7 ayat (3) Perma 2/2015); ATAU
    • mengembalikan gugatan kepada Penggugat, jika gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015 (Pasal 7 ayat (2) Perma 2/2015).

        Apabila kita menuangkan butir-butir Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015 ke dalam bentuk check list, sekedar untuk mempermudah saja, maka akan muncul daftar pertanyaan sebagai berikut:

    • apakah nilai gugatan materilnya tidak lebih dari Rp. 200 juta?
    • apakah perkara yang bersangkutan tidak memiliki pengadilan khusus?
    • apakah perkara yang bersangkutan bukan sengketa hak atas tanah?
    • apakah Penggugat berjumlah 1 (satu) orang?
    • dalam hal Penggugat lebih dari 1 (satu) orang, apakah mereka memiliki kepentingan hukum yang sama?
    • apakah Tergugat berjumlah 1 (satu) orang?
    • dalam hal Tergugat lebih dari 1 (satu) orang, apakah mereka memiliki kepentingan hukum yang sama?
    • apakah Tergugat diketahui tempat tinggalnya?
    • apakah Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama?
    • apakah Penggugat dan Tergugat menghadiri langsung setiap persidangan?
    • dalam hal Penggugat dan/ atau Tergugat menunjuk Kuasa Hukum, apakah Penggugat dan Tergugat tetap menghadiri langsung setiap persidangan?

        Apabila semua pertanyaan tersebut dicontreng “ya”, maka gugatan tersebut lolos untuk dicatat oleh panitera ke dalam buku register khusus Gugatan Sederhana.
        Berdasarkan daftar pertanyaan tersebut, Penulis melihat ada yang tidak biasa ketika Perma 2/2015 memberikan tugas kepada Panitera untuk memeriksa kelengkapan gugatan dan kesesuaiannya dengan persyaratan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015, karena bukan tugas dan kompetensi Panitera untuk memeriksa (memverifikasi) pertanyaan:

    • “dalam hal Penggugat lebih dari 1 (satu) orang, apakah mereka memiliki kepentingan hukum yang sama?”
    • “dalam hal Tergugat lebih dari 1 (satu) orang, apakah mereka memiliki kepentingan hukum yang sama?”
    • Kedua pertanyaan tersebut merupakan tugas dan kompetensi Hakim dalam pemeriksaan perkara, bahkan terkadang persoalan prosedural tersebut diperiksa oleh Hakim bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara karena tidak dapat dengan mudah disimpulkan tanpa memeriksa pokok perkaranya.
    • Selain itu mustahil juga bagi Panitera, kecuali setelah persidangan digelar, untuk dapat memeriksa (memverifikasi) pertanyaan:
    • “apakah Penggugat dan Tergugat menghadiri langsung setiap persidangan?”;
    • “dalam hal Penggugat dan/ atau Tergugat menunjuk Kuasa Hukum, apakah Penggugat dan Tergugat tetap menghadiri langsung setiap persidangan?”.

        Panitera juga sulit untuk memeriksa (memverifikasi) pertanyaan “apakah Tergugat diketahui tempat tinggalnya?” karena belum sampai pada tahap panggilan sidang. Dalam skenario di mana sejak awal Penggugat secara lugu mengatakan kepada Panitera bahwa ia tidak mengetahui sama sekali tempat tinggal Tergugat, maka pada saat itu juga Panitera memiliki kesanggupan untuk langsung menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bukan termasuk Gugatan Sederhana. Dalam skenario yang lain ketika Penggugat menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh mengetahui alamat Tergugat sebagaimana yang ia cantumkan dalam gugatan, maka sebenarnya Panitera tidak memiliki kesanggupan untuk memverifikasi item persyaratan Pasal 4 ayat (2) tersebut sampai dengan dilakukan pemanggilan sidang kepada Tergugat, karena tidak ada jaminan 100% bahwa Tergugat masih tinggal pada alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan. Bagaimana seandainya ternyata Tergugat sudah pindah ke wilayah yang berbeda domisili hukumnya dengan Penggugat atau bahkan tidak ada yang tahu ke mana Tergugat pindah - hal mana baru akan diketahui oleh Panitera setelah melakukan pemanggilan sidang.
        Selain persoalan di atas, Pasal 7 ayat (2) Perma 2/2015 menyebutkan bahwa apabila gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015 maka gugatan akan dikembalikan oleh Panitera kepada Penggugat. Mengapa harus dikembalikan? Untuk apa dikembalikan? Perma 2/2015 tidak memberikan penjelasan mengenai pertanyaan “so what” tersebut, dan juga tidak menjelaskan pertanyaan “what next” setelah Penggugat menerima pengembalian surat gugatan. Dalam penanganan pengaduan konsumen kecil dan retail terdapat prinsip “no wrong door” sehingga siapapun yang menerima pengaduan yang salah alamat dari konsumen harus segera menyampaikan tanggapan kepada konsumen bahwa pengaduannya salah alamat dan sekaligus memberitahukan konsumen bahwa pengaduannya tersebut akan langsung diteruskan kepada pihak yang berkompeten. Apabila MA melalui Perma 2/2015 bermaksud mempermudah Penggugat kecil dan retail, tindakan yang betul terhadap gugatan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma 2/2015 adalah tetap dilanjutkan oleh Panitera kepada proses persidangan biasa dengan mencatatkannya pada buku regiter perkara biasa (bukan buku register khusus) sebagai a contrario Pasal 7 ayat (3) Perma 2/2015.
        Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perma 2/2015 memberikan tugas yang terlalu berlebihan kepada Panitera untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan gugatan berdasarkan pada semua item yang disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, apalagi dengan memberikannya kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2).
    4.     Pemeriksaan Pendahuluan Berpotensi Menimbulkan Inefisiensi Pekerjaan Hakim:
        Setelah Panitera mencatatkan gugatan dalam buku register khusus Gugatan Sederhana, selanjutnya Ketua Pengadilan menunjuk Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk Gugatan Sederhana tersebut (Pasal 9 Perma 2/2015). Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perma 2/2015, ternyata Hakim Tunggal – meskipun Panitera telah melakukan pemeriksaan (verifikasi) dan telah pula mencatatkan gugatan dalam buku register khusus Gugatan Sederhana – masih harus melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menetapkan apakah gugatan tersebut benar merupakan Gugatan Sederhana sebagaimana dimaksud Perma 2/2015, dan oleh karenanya juga akan diperlakukan sebagai Gugatan Sederhana berdasarkan Perma 2/2015.
        Langkah pemeriksaan yang pertama, Hakim Tunggal akan “memeriksa materi Gugatan Sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini” (Pasal 11 ayat (1) Perma 2/2015).
        Pengertian dari “materi gugatan” sebenarnya dapat merujuk pada materi gugatan yang bersifat formal/ prosedural dan materi gugatan yang merupakan pokok perkara. Dalam hal ini Pasal 11 ayat (1) jelas hanya menunjuk pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang tidak lain adalah check list yang sama yang telah diperiksa oleh Panitera. Untuk apa diperiksa kembali? Apakah Hakim Tunggal khawatir ada item persyaratan yang luput dari pengamatan Panitera? Ataukah memang ada sesuatu yang lain yang dapat dicek oleh Hakim Tunggal yang tidak dapat dicek oleh Panitera? Perlu kita sisir satu per satu check list pertanyaannya.
        Penulis telah menyampaikan pada bagian terdahulu bahwa ada 1 (satu) pertanyaan dalam check list yang sangat sulit untuk dapat diverifikasi oleh Panitera kecuali telah disampaikan surat panggilan sidang, yaitu mengenai kejelasan tempat tinggal Tergugat yang merupakan item persyaratan Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 ayat (2) Perma 2/2015. Berkenaan dengan persoalan tersebut, Hakim Tunggal juga akan menghadapi persoalan yang sama dengan Panitera sehingga pertanyaan tersebut seharusnya di-skip oleh Hakim Tunggal.
        Penulis juga telah menyampaikan pada bagian terdahulu bahwa mustahil bagi Panitera, kecuali setelah persidangan digelar, untuk dapat memeriksa (memverifikasi) pertanyaan yang merupakan item persyaratan Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 ayat (4) Perma 2/2015, yaitu “apakah Penggugat dan Tergugat menghadiri langsung setiap persidangan?”, dan “dalam hal Penggugat dan/ atau Tergugat menunjuk Kuasa Hukum, apakah Penggugat dan Tergugat tetap menghadiri langsung setiap persidangan?”. Berkenaan dengan persoalan tersebut, Hakim Tunggal juga akan menghadapi persoalan yang sama dengan Panitera karena belum sampai pada tahap persidangan sehingga pertanyaan tersebut seharusnya di-skip oleh Hakim Tunggal.
        Penulis juga telah menyampaikan pada bagian terdahulu bahwa ada pertanyaan dalam check list yang bukan menjadi tugas dan kompetensi Panitera melainkan Hakim Tunggal yang merupakan item persyaratan Gugatan Sederhana dalam Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2015, yaitu memeriksa (memverifikasi) pertanyaan “dalam hal Penggugat lebih dari 1 (satu) orang, apakah mereka memiliki kepentingan hukum yang sama?”, dan “dalam hal Tergugat lebih dari 1 (satu) orang, apakah mereka memiliki kepentingan hukum yang sama?”. Sepengetahuan Penulis, apapun jenis sengketanya, dan di manapun forum penyelesaiannya (apakah Pengadilan ataukah Arbitrase), tidak dapatlah Hakim/ Arbiter memverifikasi hal tersebut tanpa menunggu jawaban dari Tergugat, sebab ada kemungkinan Tergugat membantah legal standing semua Pihak. Berkenaan dengan persoalan tersebut, maka pertanyaan tersebut sepatutnya di-skip oleh Hakim Tunggal.
        Langkah pemeriksaan yang kedua, Hakim Tunggal akan “menilai sederhana atau tidaknya pembuktian” (Pasal 11 ayat (2) Perma 2/2015). 
        Bagaimana cara Hakim Tunggal menilai pembuktian pada gugatan tersebut adalah pembuktian yang sederhana, atau sebaliknya tidak sederhana? Perma 2/2015 tidak memberikan panduan kepada Hakim Tunggal untuk menilai kesederhanaan pembuktian.
        Setiap Hakim pasti tahu bahwa serumit apapun materi gugatan pasti akan menjadi mudah (sederhana) ketika Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat. Sebagai contoh, misalnya materi dalam gugatan yang telah terdaftar dalam buku regiter khusus Gugatan Sederhana itu adalah mengenai gugatan investor obligasi kepada kustodian karena ada kekeliruan kustodian dalam mendistribusikan bunga obligasi kepada investor, atau kasus lain misalnya mengenai gugatan investor kepada pialang berjangka karena dalam setiap kesempatan investor ingin mengambil posisi buy/ sell selalu ada saja gangguan pada online trading. Apakah Hakim Tunggal akan menilai pembuktian dalam kedua kasus tersebut sebagai pembuktian yang tidak sederhana? Padahal Penggugat sangat berharap gugatan tersebut dapat diproses sebagai Gugatan Sederhana.
        Apabila terhadap kedua hypothetical cases di atas Hakim Tunggal hanya memeriksa dokumen gugatan, maka besar kemungkinan Hakim Tunggal akan berpendapat bahwa gugatan tersebut bukanlah Gugatan Sederhana karena pembuktiannya akan tidak sederhana. Kita perlu berandai-andai, seandainya Hakim Tunggal dapat menerawang dengan jelas bahwa Tergugat dalam persidangan nanti mengakui semua dalil Penggugat, maka apakah Hakim Tunggal masih berpendapat bahwa pembuktian pada perkara tersebut tidak sederhana? Kunci dari kesederhanaan pembuktian adalah sangat tergantung dari jawaban Tergugat, sehingga sangat spekulatif dan terlalu berisiko jika Hakim Tunggal tidak terlebih dahulu memeriksa jawaban Tergugat dalam menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Apalagi jika Hakim Tunggal mengukurnya berdasarkan penguasaannya terhadap materi yang disengketakan. Apabila Hakim Tunggal merasa bahwa ia kurang memahami pasar modal atau perdagangan berjangka, maka ia akan cenderung menganggap bahwa pembuktiannya tidak sederhana.
        Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Tunggal dalam konteks menilai sederhana atau tidaknya pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) sepatutnya di-skip oleh Hakim Tunggal.
        Langkah pemeriksaan yang ketiga, apabila berdasarkan pemeriksaan pendahuluan Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana, maka “Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan Gugatan Sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat” (Pasal 11 ayat (3) Perma 2/2015). 
        Terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (3) tersebut, catatan Penulis sama dengan catatan pada Pasal 7 ayat (2) sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, yaitu semestinya terhadap gugatan tersebut tetap dilanjutkan oleh Hakim Tunggal kepada proses persidangan biasa dengan memerintahkan Panitera mencatatkannya (memindahkannya) pada buku regiter perkara biasa (bukan buku register khusus) dan Ketua Pengadilan mengubah bentuk atau komposisi Hakimnya jika perlu. Apabila belum ada pengaturannya, maka MA dapat membuatkan pengaturannya. Solusi tersebut adalah lebih baik daripada mengembalikan kepada Penggugat untuk mengajukan ulang gugatannya. Prinsip “no wrong door” perlu diperhatikan. Bukan kesalahan Penggugat bila gugatannya tidak dapat dianggap sebagai Gugatan Sederhana, maka mengapa pula justru Penggugat yang menjadi direpotkan dengan mengulang tahapan registrasi.
        Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Tunggal atas dasar Pasal 11 Perma 2/2015 adalah suatu tahapan yang inefisien bagi Hakim Tunggal maupun Pengugat karena hampir tidak ada yang berbeda daripada yang sudah dilakukan oleh Panitera pada tahap pengajuan pendaftaran gugatan - kalaupun ada yang berbeda dalam Pasal 11 ayat (2) maka penetapannya sangat spekulatif dan berisiko.   
    5.     Perma 2/2015 Meniadakan Hak-hak Prinsip Para Pihak dalam Beracara:
        Ketetapan Hakim Tunggal merupakan ketetapan yang sangat krusial bagi nasib Para Pihak karena ketika suatu gugatan ditetapkan oleh Hakim Tunggal sebagai Gugatan Sederhana maka seketika itu pula terhapus hak-hak Para Pihak dan juga Pihak Ketiga untuk mengajukan tuntutan provisionil, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan (Pasal 17 Perma 2/2015), bahkan banding, kasasi dan PK (Pasal 30 Perma 2/2015), apalagi tidak ada upaya hukum apapun bagi Tergugat maupun pihak ketiga untuk melawan ketetapan tersebut. Inilah ketetapan yang Penulis katakan sebagai ketetapan yang sangat berisiko.
        Seandainya Anda menjadi Tergugat, kemudian pada sidang pertama Hakim Tunggal memberikan penjelasan kepada Anda mengenai acara Gugatan Sederhana (Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Perma 2/2015), maka bagaimana mungkin Hakim Tunggal dapat berharap banyak bahwa Anda akan menerima dengan ikhlas bahwa Anda sebagai Tergugat ternyata tidak dapat mengajukan eksepsi dan rekonvensi? padahal Anda ingin sekali mengajukan eksepsi dan/ atau rekonvensi. Tentu Anda lebih senang apabila Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengajukan terlebih dahulu jawaban Anda. Semua Pihak yang menempuh upaya hukum melalui Pengadilan tentu sama-sama mengharapkan solusi yang cepat dan tidak bertele-tele. Bolehlah tidak perlu ada replik – toh replik selama ini sebagian besar hanya berisikan pengulangan dari gugatan, dan bolehlah tidak perlu ada duplik – toh duplik selama ini selama ini sebagian besar hanya berisikan pengulangan dari jawaban, dan bolehlah pula jika tidak ada kesimpulan – toh kesimpulan sangat jarang diperhatikan. Para Pihak juga akan senang jika putusan Pengadilan tidak ada banding, kasasi dan PK, dan digantikan dengan upaya hukum keberatan di tingkat Pengadilan yang sama. Tetapi tidak boleh mengajukan eksepsi dan/ atau rekonvensi, adalah persoalan lain. Kedua upaya tersebut tidak dapat dipersamakan dengan hak mengajukan replik, duplik dan kesimpulan yang sebagian besar berisikan pengulangan dari dokumen sebelumnya, dan tidak dapat juga dipersamakan dengan permohonan banding, kasasi dan PK yang sebagian besar hanya sekedar upaya mengulur-ulur waktu.
        Bagaimana pula jika seandainya Anda menjadi Pihak Ketiga yang merasa memiliki kepentingan terhadap gugatan yang telah ditetapkan sebagai Gugatan Sederhana. Bagaimana mungkin Anda akan menerima dengan ikhlas ketika mengetahui bahwa, berdasarkan Perma 2/2015, Anda sebagai Pihak Ketiga tidak dapat mengajukan intervensi? padahal Anda merasa harus melakukan intervensi, karena tanpa intervensi tersebut maka ada bagian yang akan luput dari pengamatan Hakim Tunggal.
        Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka titik yang paling aman bagi Hakim Tunggal untuk dapat menyatakan apakah gugatan ini adalah Gugatan Sederhana ataukah tidak adalah setelah Hakim Tunggal menerima jawaban Tergugat. Selanjutnya untuk menentukan apakah terhadap Gugatan Sederhana tersebut tidak dapat diajukan replik, duplik, kesimpulan, banding, kasasi dan PK, sebaiknya Hakim Tunggal mengembalikan persoalan tersebut kepada Para Pihak. Mengajukan replik, duplik dan kesimpulan adalah hak Para Pihak, oleh karena itu Pasal 121 (2) HIR kira-kira mengatakan jika Tergugat mau, maka ia boleh menjawab gugatan tersebut. Apakah tidak lebih elok jika Para Pihak menyatakan kesepakatan di muka Hakim Tunggal bahwa mereka melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi, rekonvensi, replik, duplik, kesimpulan, banding, kasasi dan PK – dan pernyataan tersebut cukup tertuang di dalam berita acara sidang – daripada Perma 2/2015 menghapus begitu saja hak Para Pihak yang belum tentu Para Pihak merasa senang. Apabila Para Pihak tidak bersedia melepaskan hak-haknya tersebut, maka Perma 2/2015 tidak boleh membatasi, meskipun kita merasa kasihan kepada Para Pihak.
        Berkenaan dengan hak Pihak Ketiga untuk mengajukan intervensi, Perma 2/2015 harus tetap menghormati hak Pihak Ketiga tersebut karena intervensi tidak sekedar hadir untuk membela kepentingan Penggugat dan Tergugat saja, tetapi ada juga intervensi yang hadir untuk membela kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, seandainya terdapat Pihak intervensi, maka gugatan tidak dapat diperiksa sebagai Gugatan Sederhana walaupun Para Pihak telah setuju melepaskan hak untuk mengajukan eksepsi, rekonvensi, replik, duplik, kesimpulan, banding, kasasi dan PK.
    6.    Perma 2/2015 Semestinya Bisa Diterapkan untuk Perkara Besar yang Sederhana:
        Apabila Perma 2/2015 dapat mengakomodir bahwa ketiadaan replik, duplik, kesimpulan, banding, kasasi dan PK adalah merupakan kesepakatan Para Pihak sendiri untuk melepaskan hak-hak tersebut, maka prinsip tersebut dapat pula diterapkan kepada gugatan dengan nilai gugatan materil lebih dari Rp. 200 juta sepanjang Para Pihak sepakat menghendaki pemeriksaan yang sederhana. Sepintas hal tersebut menimbulkan ambigu antara sifat Pengadilan dengan Arbitrase, tetapi Penulis hanya berharap agar Pengadilan dan MA dapat lebih menghormati hak-hak prinsipil yang dimiliki oleh Para Pihak dalam beracara di Pengadilan yang diakui dalam Undang-Undang, dan sekaligus juga dapat lebih mengormati kesepakatan-kesepakatan yang mungkin dicapai oleh Para Pihak untuk tidak menggunakan hak-hak mereka yang mereka anggap mengakibatkan bertele-telenya proses Pengadilan.
    7.    Tidak Ada Pembuktian Sederhana dalam Perma 2/2015:
        Sebagaimana yang telah Penulis sampaikan pada bagian terdahulu bahwa Perma 2/2015 tidak memberikan panduan kepada Hakim Tunggal bagaimana menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Pasal 18 Perma 2/2015 yang memuat ketentuan mengenai pembuktian, menyebutkan dalam ayat (1) bahwa, “gugatan yang diakui dan/ atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian”. Menurut Penulis tidak ada yang khusus dalam ketentuan tersebut, bukankah KUHPerdata dan HIR memang demikian mengaturnya. Dalam persoalan alat bukti pengakuan tersebut, tentunya Hakim Tunggal perlu berhati-hati dalam menyikapi ketiadaan bantahan dari Pihak satu terhadap dalil Pihak lain karena antara “mengakui” dengan “tidak membantah” terkadang mengandung nuansa dan makna yang berbeda. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa, “terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku”. Lantas di manakah letaknya kesederhanaan pembuktian dalam Gugatan Sederhana?
        Apabila kita menarik ke tahap awal, pada saat Penggugat mengajukan pendaftaran gugatan, ia wajib menyertakan semua bukti surat dalam gugatannya (Pasal 6 ayat (4) Perma 2/2015), padahal dalam gugatan biasa semua bukti surat diserahkan pada tahap pembuktian. Bahkan bukti surat Penggugat tersebut sudah harus dilegalisasi. Apa yang dimaksudkan dengan “dilegalisasi” atau “dilegalisir”? Bagaimana dan siapa otoritas yang melegalisir jika bukti surat Penggugat adalah fotokopi dari dokumen fotokopi? fotokopi dari dokumen faksimili? print-out dari e-mail? print-out percakapan sms dan whatsapp dari HP? print-out transkrip dari percakapan yang terekam di HP? Berdasarkan hal tersebut bukankah dapat disimpulkan bahwa pembuktian dalam Gugatan Sederhana tidak lebih sederhana daripada gugatan biasa?
        Persoalan lain dalam pembuktian Gugatan Sederhana adalah ketiadaan replik dan duplik serta kesimpulan, dan ditambah lagi jika dalam persidangan Gugatan Sederhana tidak ada pemberian kesaksian secara tertulis, sehingga berita acara persidangan akan menjadi persoalan yang krusial. Demi fair-nya persidangan, Para Pihak harus diberikan berita acara sidang segera setelah sidang selesai, dan begitu seterusnya untuk setiap persidangan. Tergugat cukup diuntungkan dengan masih diberikan kesempatan memberikan jawaban sehingga Hakim Tunggal dan Penggugat dapat dengan mudah mengetahui mana dalil/ fakta yang dibantah oleh Tergugat dan mana yang diakui, tetapi apa jaminan bagi Penggugat bahwa bantahan lisannya (karena tidak ada replik) terhadap bantahan-bantahan Tergugat selama persidangan dapat tercatat dengan baik, dan apa jaminan bagi Para Pihak bahwa setiap bantahan maupun pengakuan selama persidangan dapat tercatat dengan baik, dan apa pula jaminan bagi Para Pihak bahwa tanya-jawab dalam pemeriksaan saksi selama persidangan telah pula tercatat dengan baik, kecuali Para Pihak diberikan salinan berita acara sidangnya.
        Hakim Tunggal dan Para Pihak sangat berkepentingan dengan adanya berita acara sidang yang lengkap dan baik serta seketika (dalam waktu yang tidak terlalu lama) dari Panitera Pengganti karena berita acara itu menjadi dokumen referensi yang sangat penting bagi Hakim Tunggal dalam merumuskan pertimbangan hukum, dan menjadi referensi pula oleh Para Pihak untuk memeriksa kembali apakah putusan telah dibuat dengan mempertimbangkan semua hal yang muncul selama persidangan. Berita acara sidang tersebut juga semestinya menjadi referensi yang penting bagi Majelis Hakim pemeriksa permohonan keberatan terhadap putusan dalam Gugatan Sederhana. Selama Panitera Pengganti tidak mampu membuat berita acara sidang dengan lengkap dan baik serta seketika (dalam waktu yang tidak terlalu lama), maka putusan dalam Gugatan Sederhana menjadi rentan dalam hal ketelitian karena mungkin miss terhadap satu-dua atau lebih fakta persidangan.
        Penulis dalam kapasitas sebagai pengurus Lembaga Arbitrase pernah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 21 Oktober 2016 yang berisikan ucapan selamat atas penghargaan yang diperoleh Pengadilan tersebut dari ICCE (International Consortium for Court Excellence) sebagai Pengadilan dengan peringkat 16 dari 32 Pengadilan terbaik sedunia terkait penggunaan sistem ATR (Audio Text Recording), dan untuk sekaligus bertanya siapa vendor dari sistem tersebut, karena Lembaga Arbitrase Penulis sempat memiliki rencana untuk membeli perangkatnya. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen – semoga beliau dan jajarannya dalam keadaan sehat serta selalu dalam bimbingan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa – memberikan Penulis jawaban bahwa penggunaan ATR adalah salah satu inovasi yang dikembangkan MA untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat pengguna Pengadilan, dan tahap sekarang sedang diduplikasi untuk dipergunakan pada banyak Pengadilan di seluruh Indonesia. Merujuk kepada informasi tersebut, maka Penulis berharap bahwa sistem ATR sudah ada pada semua Pengadilan di Indonesia sehingga Panitera Pengganti dapat memproduksi berita acara sidang dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dapat menyerahkan salinannya kepada Para Pihak, terutama Para Pihak dalam Gugatan Sederhana, karena keberadaan berita acara sidang bagi Gugatan Sederhana terasa lebih prioritas dibandingkan dengan gugatan biasa berdasarkan alasan-alasan yang Penulis utarakan di atas.       
    8.    Catatan untuk Perma 14/2016:
        Semua catatan Penulis tersebut di atas juga ditujukan kepada Perma 14/2016 karena Pasal 3 ayat (3) Perma 14/2016 menyebutkan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syariah yang nilainya maksimal Rp. 200 juta mengacu pada Perma 2/2015 kecuali diatur secara khusus dalam Perma 14/2016. Dalam pengamatan Penulis, pengaturan khusus untuk perkara ekonomi syariah yang dianggap sebagai Gugatan Sederhana adalah sebagai berikut:
    -    Terdapat perbedaan mendasar mengenai batasan nilai gugatan. Perma 2/2015 menyebutkan dengan jelas bahwa batasan nilai gugatan tersebut adalah gugatan materil, sedangkan Perma 14/2016 tidak secara spesifik menyebutkan gugatan materil, sehingga dapat disangka bahwa batasan dalam Perma 14/2016 itu adalah meliputi total nilai gugatan materil dan immateril. Penulis menduga hal tersebut hanya sekedar kekhilafan dalam menyusun Perma 14/2016. Namun demikian tetap perlu ada klarifikasi dari MA agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam implementasinya.
    -    Pengajuan gugatan perkara syariah dapat diajukan pendaftaran perkara secara elektronik. Sejauh yang Penulis pahami, seharusnya kebolehan mengajukan pendaftaran gugatan secara elektronik tidak hanya kekhususan bagi Pengadilan Agama tetapi semestinya juga pada Pengadilan Negeri, termasuk untuk Gugatan Sederhana. Oleh karena itu meskipun hal tersebut tidak tercantum dalam Perma 2/2015, bukan berarti Gugatan Sederhana tidak dapat didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri. Sejauh yang Penulis ketahui pula, tata cara pendaftaran gugatan secara elektronik yang mulai diterapkan oleh banyak Pengadilan di Indonesia sebenarnya masih sebatas pendaftaran gugatan melalui e-mail, belum dapat dikatakan sebagai suatu proses e-registration.
    -    Pemanggilan lanjutan sidang dalam Gugatan Sederhana perkara syariah, atas kesepakatan Para Pihak, dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi (TI) (Pasal 8 ayat (3) Perma 14/2016). Sejauh yang Penulis pahami, seharusnya kebolehan menggunakan sarana TI tidak hanya kekhususan bagi Pengadilan Agama tetapi semestinya juga pada Pengadilan Negeri, termasuk untuk Gugatan Sederhana. Oleh karena itu bukan berarti pemanggilan lanjutan dalam persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri tidak dapat dilakukan dengan bantuan TI meskipun hal tersebut tidak tercantum dalam Perma 2/2015. Dalam sudut pandang yang lain, ketentuan Pasal 8 ayat (3) tersebut bisa saja dianggap berlebihan. Perlu diingat, dan demi kepastian hukum, bahwa jadwal sidang lanjutan harus sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh Hakim sebelum sidang ditutup. Bukankah dalam praktek di persidangan selama ini Hakim setelah menetapkan jadwal sidang lanjutan selalu mengatakan “tidak perlu ada surat panggilan tersendiri untuk sidang berikutnya, mohon dicatat saja jadwalnya”. Berdasarkan kebiasaan tersebut maka panggilan untuk sidang lanjutan sebenarnya tidak diperlukan lagi. Apabila kita berbicara dalam konteks acara Arbitrase, maka ketentuan serupa Pasal 8 ayat (3) mungkin akan relevan karena banyak tahapan pemeriksaan yang hanya pemeriksaan dokumen sehingga dalam menentukan sidang lanjutan yang ada tatap mukanya ditetapkan oleh Majelis Arbitrase dalam Rapat Majelis dan disampaikan pemanggilan kepada Para Pihak yang pemanggilannya mungkin disampaikan oleh Sekretaris Arbitrase dengan menggunakan sarana TI.
    -    Gugatan Sederhana dalam perkara ekonomi syariah diperiksa oleh Hakim yang bersertifikasi Ekonomi Syariah. Pasal 1 ayat (4) Perma 14/2016 menyebutkan bahwa yang dimaksud “Perkara Ekonomi Syariah” adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial. Dalam konteks Gugatan Sederhana, mengapa persyaratan sertifikasi tersebut hanya diharuskan terhadap Hakim Tunggal Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ekonomi syariah, sementara terhadap Hakim Tunggal Pengadilan Negeri yang memeriksa Gugatan Sederhana bidang keuangan tidak disertifikasi pengetahuannya mengenai perbankan, lembaga keuangan mikro, asuransi, reasuransi, reksadana, obligasi, kontrak berjangka, efek bersifat ekuitas, pembiayaan, penggadaian, dana pensiun dan kontrak-kontrak keuangan konvensional lainnya?
        Mungkin MA mempertimbangkan kompetensi para Hakim Pengadilan Agama yang relatif terbatas dalam penguasaan ekonomi syariah mengingat tugas tersebut terhitung relatif baru bagi Hakim-hakim Pengadilan Agama dibandingkan dengan pengalaman Hakim-hakim Pengadilan Negeri yang sudah sejak dulu menangani berbagai macam sengketa perdata bidang bisnis. Tetapi catatan Penulis pada bagian terdahulu dengan 2 (dua) hypothetical cases, perlu menjadi perhatian kita semua sebab apabila Hakim Tunggal yang melakukan pemeriksaan pendahuluan tidak memiliki penguasaan terhadap substansi/ materi sengketa maka akan dengan sangat mudah bagi ia untuk menjustifikasi bahwa ini bukan Gugatan Sederhana. 
    -    Kepala Putusan Gugatan Sederhana dalam perkara ekonomi syariah didahului dengan kalimat basmalah dalam aksara Arab, baru kemudian irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hanya hal tersebut yang membedakan secara mendasar antara Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama dengan di Pengadilan Negeri.  
    Demikian beberapa catatan Penulis terhadap Perma 2/2015 dan sebagian Perma 14/2016 yang berkenaan dengan penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada saat membuat tulisan ini, Penulis belum mendapatkan informasi apakah ketentuan teknis pelaksanaan Perma 2/2015 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan Pasal 17 Perma 2/2015 sudah ada ataukah belum ada. Mungkin banyak yang luput dari pengamatan Penulis sehingga tulisan ini banyak mengandung kelemahan, dan untuk itu Penulis mohon maaf atas keterbatasan sebagai manusia biasa. Dalam tahun-tahun awal penerapan Perma 2/2015, MA perlu memonitor implementasinya apakah Perma tersebut sudah on the good track dan mencapai sasaran sebagaimana yang diinginkan, yaitu terciptanya aksesibilitas terhadap keadilan bagi Para Pihak yang bersengketa dalam hubungan hukum yang dianggap sederhana oleh MA tanpa mengabaikan ketidaktahuan Para Pihak mengenai hak-haknya.

    Jakarta, 15 Maret 2017